Tuntunan Rasulullah: Masjid Selain Ibadah Juga Pusat Kegiatan Politik

Tuntunan Rasulullah: Masjid Selain Ibadah Juga Pusat Kegiatan Politik

Masjid seharusnya tidak hanya berfungsi untuk kegiatan ibadah saja, sejatinya masjid seperti yang dicontohkan Rasulullah adalah sebagai pusat kegiatan termasuk urusan politik. “Karena itulah kita buat Pengajian Politik Islam (PPI) yang salah satunya untuk mengembalikan fungsi masjid tersebut,” ujar pendiri PPI KH Cholil Ridwan saat memberikan sambutan pada Tabligh Akbar Politik Islam (TAPI) ke-10 di Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/11/2017).

PPI, kata Kyai Cholil, yang juga didirikan oleh KH Abdul Rasyid Abdullah Syafii (As Syafiiyah) dan KH Syuhada Bahri (Dewan Dakwah) ini memiliki tujuan agar umat Islam khususnya para ulama dan tokoh umat melek politik Islam. “Dan itu kita selenggarakan di masjid, untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan. Dulu Nabi tidak pernah membangun kantor, tapi seluruh kegiatan negara Madinah dalam soal ekonomi, sosial, politik bahkan militer itu di masjid,” jelasnya. Umat Islam yang realitasnya punya perbedaan mazhab atau organisasi jangan dijadikan penghalang untuk persatuan umat. “Kita boleh berbeda mazhab, tetapi harus bersatu dalam masalah politik. Dan soal mazhab ini di luar aliran menyimpang seperti Syiah atau Ahmadiyah,” kata Kyai Cholil.

Saat ini, lanjut Kyai Cholil, untuk sementara aspirasi umat Islam bisa disalurkan kepada partai Islam dan partai yang berpihak kepada Islam. “Namun PPI sadar bahwa umat Islam butuh partai ideologis yang kaffah dan Islami,” tuturnya dihadapan ribuan jamaah yang hadir. Kembali ia menegaskan, bahwa umat Islam harus melek politik Islam. Politik Islam disini adalah setiap urusan politik yang sesuai dan tidak melanggar aturan Islam, bukan mempolitisasi Islam, membawa-bawa Islam tapi untuk kepentingan pribadi, itu yang dilarang.

“Apalagi buat kalangan pesantren, itu juga harus melek politik karena ada kitab kuningnya. Minimal ada dua kitab soal politik ini yaitu Siyasah Syar’iyah dan Al Ahkam As syultoniyah. Makanya kita perlu juga ngaji bareng (ngabar) bersama ulama dan politisi,” tandasnya.

Dalam TAPI ke-10 yang bertemakan “Pancasila, Piagam Jakarta dan Perrpu Ormas” ini juga dibacakan ikrar oleh para ulama dan jamaah. Ikrar tersebut untuk memperkuat persatuan umat Islam dan menolak dukungan terhadap partai politik pendukung Perppu Ormas. Selain itu, digelar juga deklarasi Gerakan Indonesia Shalat Subuh (GISS) untuk mengajak umat Islam agar istiqomah shalat subuh berjamaah dengan harapan ke depannya setiap masjid di seluruh Indonesia shalat subuhnya ramai seperti shalat jumat.

Pengajian politik lainnya

Semwntara itu dalam pengajian politik di tempat lainnya Pengajian Politik Islam (PPI) hadir di Masjid Al Barkah As Syafiiyah, Tebet Jakarta Selatan, Ahad (26/11/2017). Masjid tersebut dipimpin salah satu pendiri PPI yaitu KH Abdul Rasyid Abdullah Syafi’i. Pengajian yang bertemakan “Berbeda dalam mazhab, bersatu dalam politik,” itu dihadiri pendiri sekaligus pengasuh PPI yaitu KH Cholil Ridwan, ia ditemani dua narasumber yaitu Dr Zain An-Najah (Direktur Pesantren Tinggi Al-Islam), KH Misbahul Anam (DPP FPI). Hadir pula dalam kesempatan itu KH Muhammad al Khaththath (Sekjen FUI), Aru Syeif Ashadullah (Suara Islam), Ustaz Fikri Bareno (Al Ittihadiyah), Ustaz Zulfi Syukur (DDII) dan lainnya.

Dalam pengantarnya, KH Cholil Ridwan mengatakan, umat Islam harus paham politik Islam, yaitu politik yang sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan politik praktis yang menghalalkan segala cara. “Politik bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan sunnah Rasul karena selain menjadi Rasul, Nabi Muhammad juga sebagai kepala negara, sebagai hakim agung bahkan sebagai panglima perang,” kata Kyai Cholil. “Nabi itu hanya lima waktu dan sebentar waktunya saat menjadi imam shalat, tapi diluar itu waktunya dihabiskan sebagai imam daulah, menjadi kepala negara,” tambahnya. Menurutnya, dengan kekuasaan, banyak ajaran Islam bisa ditegakkan secara lebih mudah. Dan umat Islam akan lebih dihormati dan disegani. Namun jika Islam tidak berkuasa, yang terjadi seperti sekarang ini. “Ulama dikriminalisasi, Islam dinista. Ingat kejadian Tolikara, umat Islam lagi shalat idul Fitri dibubarin, masjidnya dibakar. Itu bukti nyata bahwa yang intoleran itu mereka. Bayangkan, umat Islam mayoritas tapi ibadahnya bubarin, artinya kalau kita diam saja ya akan seperti itu terus kondisinya,” ungkap Kyai Cholil.

Sementara itu, Dr Zain Annajah membahas kitab Siyasah Syar’iyah (politik Islam). Menurutnya banyak ayat Alquran dan hadits yang berkaitan dengan politik. “Jadi umat Islam harus melek politik, tapi politik yang Islami, politik yang jujur dan santun,” ujarnya. Sedangkan KH Misbahul Anam, ia menerangkan bahwa ulama dan umat Islam punya peranan sangat besar dalam membangun negeri ini. Bahkan Pancasila lahir hasil ijtihad para ulama dan negarawan. “Negeri ini merdeka berkat rahmat Allah, karena itu jangan benturkan Islam dengan Pancasila,” jelasnya.

PPI ditutup dengan ceramah dari KH Muhammad al Khaththath, Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Shalat Subuh (GISS) ini mengajak jamaah untuk hadir dalam Reuni Akbar 212 di Monas. “Kalau Aksi 212 tahun lalu kita menggelar shalat Jum’at kubro, insyaallah tahun ini kita buat Shalat Subuh terbesar jamaahnya,” tandasnya. [RN]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s