Menteri Airlangga Rangkap Jabatan, Jokowi Kembali Langgar Janjinya Demi Pilpres?

Menteri Airlangga Rangkap Jabatan, Jokowi Kembali Langgar Janjinya Demi Pilpres?

Dalam mencapai suatu tujuan seringkali para politiius dan elit politik menghalalkan segala cara meski harus melanggar janjinya sendiri pada rakyat. Demikian juga para pengamat mensinyalir bahwa ranhkap jabatan Mentetj Airlangga yang merangkap menjadi kertua Partai Golkar adalah upaya tidak konsisten presiden dalam menepati janjinya kepda masyarakat demi meraih jabatan pilpres tahun 2019. Saat Presiden diawal masa pemerintahannya membuat kebijakan melarang menterinya rangkap jabatan sebagai pengurus partai. Ketika Presiden menelurkan kebijakan rangkap jabatan, maka kebijakan itu menjadi hukum atau ‘policy’ yang berlaku dilingkaran Istana. Meski tidak melanggar hukum karena merupakan hak prerogratif, perilaku presiden dengan mengingkari janjinya sendiri dianggap pengamat menambah cacat politik yang dapat menjatuhkan kredibilitasnya ditengah banyaknya janji janji politik yang dilanggar Jokowi.

Pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai kelonggaran yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Airlangga Hartarto untuk merangkap jabatan Menteri sekaligus Ketua Umum Golkar dapat dibaca setidaknya pada tiga hal. Pertama, dari sisi etika. Menurut Said, Presiden dapat dianggap telah melakukan tindakan yang kurang pantas. Karena salah satu ciri pemimpin yang baik adalah mengedepankan nilai-nilai etika dengan memegang prinsip “satu kata satu perbuatan”. Apa yang dia katakan, itulah yang semestinya harus dia perbuat. “Jadi kalau dulu Presiden berkata Menteri tidak boleh merangkap jabatan, mengapa sekarang kok diperbolehkan? Ini kan yang sekarang diributkan oleh banyak orang sehingga muncul tudingan bahwa Presiden tidak konsisten,” ujar Said kepada Tribunnews.com, Selasa (23/1/2018). Semestinya imbuhnya, Presiden taat asas pada kebijakan yang dibuatnya sendiri. Nah, sikap inkonsisten Presiden ini bisa disebut sebagai perilaku yang kurang pantas, sebab ada etika pemerintahan yang ditabrak disitu. Lebih jauh lagi perbuatan tersebut bisa saja dianggap sebagai perbuatan yang merendahkan martabat Presiden sendiri. Tindakan kurang patut yang merendahkan martabat Presiden dalam perspektif hukum tata negara dapat digolongkan sebagai perbuatan tercela atau ‘misdeamenor’. Perbuatan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mendakwa seorang Presiden dalam proses ‘impeachment’. Jadi mengubah suatu kebijakan tidak selalu bisa didalilkan sebagai hak prerogatif Presiden, tetapi bisa saja di dalam pelaksanaan hak tersebut terdapat tindakan tidak etis yang tergolong sebagai ‘misdeamenor’Hal kedua yang bisa dibaca dari kebijakan Presiden terhadap rangkap jabatan Airlangga adalah dari aspek hukumnya.

Sebetulnya tidak ada satu pun undang-undang yang melarang seorang menteri merangkap jabatan sebagai pengurus partai. Karena bagaimanapun jabatan menteri adalah jabatan politik. Sehingga oleh sebab itu bisa saja seorang pengurus parpol menduduki jabatan menteri pada saat yang bersamaan. Menjadi masalah saat Presiden sendiri yang diawal masa pemerintahannya membuat kebijakan melarang menterinya rangkap jabatan sebagai pengurus partai. Jadi sebetulnya disinilah titik pangkalnya. Ketika Presiden menelurkan kebijakan rangkap jabatan, maka kebijakan itu menjadi hukum atau ‘policy’ yang berlaku dilingkaran Istana.

Sebagai pembentuk hukum, sudah barang tentu Presiden memiliki kewajiban untuk menjamin hukum yang dibuatnya memiliki kepastian. “Jadi kalau sudah ditetapkan ‘policy’ larangan rangkap jabatan, maka demi terwujudnya asas kepastian hukum Presiden hendaknya memberlakukan kebijakan itu selama dia memerintah,” jelasnya. Pada kasus Airlangga ini asas kepastian hukum dari kebijakan Presiden tidak bisa dirasakan. Selain itu, kebijakan penghapusan larangan rangkap jabatan khusus kepada Airlangga ini memunculkan kesan Presiden telah ‘menganakemaskan’ Ketua Umum Partai Golkar itu dengan cara memberikan suatu keistimewaan atau ‘privilege’. Perlakuan khusus Presiden ini pada gilirannya bisa memantik kecemburuan diantara anggota kabinet yang lain. Menteri dari unsur parpol yang lain akan merasa tidak diperlakukan secara sama oleh Presiden.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s