Fakta Buruknya Politik dan Demokrasi dalam Pemerintahan Jokowi

Fakta Buruknya Politik dan Demokrasi dalam Pemerintahan Jokowi

  • Indeks demokrasi Indonesia mengalami kemerosotan dalam tiga tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut indeks demokrasi Indonesia pada 2014 berada pada angka 73,04; pada 2015 di angka 72,82, dan 2016 di angka 70,09. Ada tiga aspek, kebebasan sipil, hak politik, dan bekerjanya lembaga demokrasi, adanya penurunan demokratisasi.
  • Turunnya ketiga aspek itu terlihat dari adanya upaya pemerintah melarang kebebasan berkumpul yang dijamin konstitusi. Salah satunya afalah aksi bela Islam 212 atau 411 yang sempat dilarang dan dilakukan tindakan tepresif karena hendak dilakukan di jalan protokol. Padahal, saat itu jutaan umat muslim saat itu hanya menuntut penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang saat itu menjabat Gubernur DKI Jakarta .
  • Aspek hak politik, angkanya menurun karena turunnya partisipasi masyarakat yang mengkritisi pemerintah. Reaksi massa saat Presiden keenam RI Soesilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga bahan bakar minyak. Masyarakat saat itu bergerak untuk menolak kebijakan. Di era ini, ada semacam hegemoni media seolah kenaikan BBM ini sesuatu yang harus dilakukan. Padahal hak masyarakat diabaikan,” kata Pipin.
  • Trdapat intervensi kuat dari pemerintah dalam sistem berdemokrasi dan berpolitik. Seolah-olah ada tekanan kuat agar partai politik mendukung pemerintah dengan segala instrumen yang ada. Salah satunya instrumen hukum. Ada politisi yang awalnya menolak kebijakan pemerintah. Lalu dikriminalisasi. Sekarang berbalik dukung pemerintah.
  • Terciderainya demokrasi, salah satunya terlihat dari dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terkait organisasi masyarakat. Dalam Nawacita, Jokowi menjamin rasa aman masyarakat dari segi kebebasan berkelompok dan berpendapat. Namun, Perppu Ormas menunjukkan sebaliknya. Lahirnya Perppu ormas menunjukkan rasa aman publik terancam, menciderai demokrasi, mencederai negara hukum. Padahal tidak ada kegentingan pemerintah untuk merancang Perppu tersebut. Isi peraturan tersebut dianggap menegasikan pengadilan dan memberi subjektivitas pemerintah untuk menindak ormas tertentu tanpa lewat jalur hukum.Harusnya partai pendukung pemerintah menolak. Jangan atas nama ideologi tapi menghalalkan segala cara.
  • Pemberlakuan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Presidential threshold dalam UU Pemilu adalah 20 persen jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional. Pemberlakuan presidential threshold pada pemilu 2019 tidak relevan karena menggunakan hasil pemilihan legislatif 2014. Konteks kekuatan politik di pemilu 2014 berbeda dengan pemilu 2019. Dalam pemilu selanjutnya semestinya setiap warga negara berhak mencalonkan diri sebagai capres-cawapres. Sebab itu presidential threshold semestinya dihapus.
  • Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Adapun Perppu Ormas diterbitkan untuk memudahkan pembubaran ormas yang dianggap anti-Pancasila. “Kalau dari aspek demokrasi, menurut kami luar biasa. Menurut kami ini catatan merah ya. Konstitusi pemilu, misalnya, pemerintah memaksakan presidential threshold 20 persen. Tambah lagi sekarang Perppu Ormas, lebih mundur karena ini seperti arogansi kekuasaan,” kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10). Terkait Perppu Ormas, ia menilai aturan tersebut sebagai penentangan terhadap prinsip demokrasi dan negara hukum. Hal itu, ditunjukan dengan memangkas proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas. Sekaligus mengukuhkan pemerintah menjadi penafsir tunggal Pancasila. Bahkan hanya dengan kementerian saja dapat menafsirkan orang itu Pancasila atau tidak, bahkan bisa dihukum. Ini berlebihan,2
  • Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengendus adanya upaya calon tunggal pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal itu terdeteksi saat pembahasan presidential thresholddalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. “Sejak awal kami sudah mendeteksi pembentukan UU Pemilu itu. Bisa dilihat dari upaya partai pendukung dan draf dari pemerintah itu dimungkinkan untuk adanya calon tunggal,” ujar Riza Patria di Jakarta, Jumat (2/3). Oleh karena itu, kata Riza, sejak awal Fraksi Gerindra menolak hasil pembahasan RUU Pemilu. Bahkan, Gerindra menolak hasil voting RUU Pemilu pada Juli 2017 lalu. Wakil ketua Komisi II DPR itu menuturkan, Indonesia menganut sistem demokrasi, sehingga tidak boleh ada calon tunggal. “Prinsip demokrasi adalah menghadirkan calon presiden di luar nama yang sudah ada. Tujuannya agar masyarakat mempunyai pilihan dalam pilpres,” katanya. Riza mengatakan, demokrasi harus membangun partisipasi masyarakat. Bila muncul calon tunggal menurut Riza masyarakat tidak punya hak pilih.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s