Politik Transaksional Di Era Jokowi Meningkat Tajam, Parpol Berlomba Lomba Dukung Jokowi

Politik Transaksional Di Era Jokowi Meningkat Tajam, Parpol Berlomba Lomba Dukung Jokowi

Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo saat sebelum menjadi presiden dalam kampanye pilpres seringnmenjanjikan janji janji manisnya dengan mengatakan, ia tak mau mempraktekan politik transaksional jika terpilih menjadi presiden. Tapi faktanya dalam beberapa tahun pemerintahannya rakyat kembali disuguhi janji janji yang mulai tidak ditepati. Kabinetbramping yang dijanjikan hanyalah janji kampanye. Faktanya kabinet Jokowi JK lebih gemuk dibandingkan SBY dan penuh dengan orang parpol. Bahkan Jaksa Agungpun dari Parpol. Belum lagi puluhan anggota relawan Jokowi dibagi bagikan kursi menjadi direksi BUMN meski todak berkopeten dalam bidangnya. Bahkan beberapa pengamat mengatakan bahwa di era Jokowi politik transaksional terkadi dalam puncaknya.

Dalam masa kampanye Jokowi, sering sesumbar tak akan ada lagi istilah bagi-bagi kursi.”Yang namanya negara besar harus dibangun bersama-sama. Tapi tidak dengan cara-cara nego kursi menteri,” kata Jokowi, Senin (31/3). Jokowi mengatakan, pada prinsipnya PDIP terbuka untuk berkoalisi dengan partai mana pun. Namun, kata dia, tentu harus dengan partai yang memiliki ideologi yang sama. Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan, ia tak mau berkoalisi dengan partai yang meminta syarat jatah kursi dengan jumlah tertentu. “Misalnya untuk kursi menteri. Jangan dipaksa-paksakan. Rejam jejaknya bagus tidak, profesional tidak, kompetensinya seperti apa,” ujar dia. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan, jika ia jadi presiden nanti, tak ada lagi istilah bagi-bagi proyek pada pengusaha. Jika ada pihak yang ingin menyumbang pada PDIP untuk pemenangan pemilu, partai akan menerima. Namun dengan syarat tak ada istilah balas jasa. “Kalau mau nyumbang ya silahkan, kami terima. Tapi kalau nanti minta-minta proyek mending tidak usah,” ucap mantan Wali Kota Solo tersebut.

Politik Transaksional

Posisi Jokowi ini dipastikan syarat presidential threshold melebihi 20%, sehingga semakin kokoh untuk mencalonkan lagi menjadi di pilpres periode berikutnya. Para partai pengusung Jokowipun berbondong-bondong memberikan statement seragam dengan mengatakan, bahwa partai pendukung Jokowi sebagai Capres 2019 tanpa syarat sejak dini. Bahkan yang lebih aneh lagi Golkar yang punya banyak kader hebat jadi loyo ketika setelah lepas dari kemelut paryai memebntuk ketua baru saat pelantikan pengurus beberapa orang Holkarb sudah mendeklaerasikan Jokowinsebagai calon presiden dengan berbagai baliho jalanan. Demikiannjuganparpol lainnya mulainawal dan saling berlomba lomba mencalonkan Jokowi sebagai presiden. di Hal tersebut justru membuat publik mempertanyakan pertanggung jawaban tersebut, karena faktanya pernyataan tersebut bertolak belakang dengan realitas saat ini. Banyaknya partai-partai pendukung Jokowi seperti Golkar, Nasdem, PDIP, PPP, Hanura dan PKPI, bukan sebab tanpa syarat. Sangatlah tidak mungkin langkahnpolitik tanpa negoisasi. Sangatlah lazim para partai dan relawan yang mendukung Jokowi mendapat kenikmatan politik bersyarat, seperti dapatnya bagian kue kekuasaan para partai penguasa, jatah menteri, hingga komisaris di BUMN.

Rakyatn sudah mahfum mengenal tradisi politik di Indonesia, karena perumpamaan tidak ada makan siang gratis. Hal semacam ini juga sudah tidak akan membuat publik terkevoh dan terhanyut dengan retorika politisi memabukkan. Ketika trend ketidaksukaan Jokowi menaik disebabkan oleh tidak terealisasinya janji kampanye Jokowi, misalnya soal pembentukan kebinet ramping dan tidak akan bagi-bagi jabatan dan lain lain, Bahkan dalam dunia maya sudah bayanak beredatb10, 20, 60 bahkan 100 janji janji Jokowi yang tidak ditepai dengan berbagai bukti jejak digital yang tidak mudah dihapus.

Para pengamat politik mengungkapkan bahwa Justru di era Jokowi ini tradisi kenegaraan dalam berpolitik mengalami kemunduran, karena baru kali ini ada Kejaksaan Agung dari parpol bahkan ketua DPD RI yang semestinya independen hari ini justru Ketua Umum partai politik. Disamping itu bukan rahasia lagi keperhikan pemerintah dalam menegakkan aturan dalam perselsisihan san perpecahan bebetapa parta politik diantaranya Golkar, PPP dan PAN. Cara-cara seperti ini menututbbebetapa pengamat politik bukan sebuah prestasi yang selalu diagung-agungkan sebagai terobosan justru hal ini semakin memperkuat tradisi politik transaksional era demokrasi. Publik justru hari ini mengapresiasi para partai yang ingin mengusung kadernya sendiri untuk mengikuti konstelasi Pemilihan Presiden, sebab dasar tersebutlah yang melandasi terbentuknya partai politik melahirkan kader-kader terbaik untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia,

.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s