Hutang Pemerintah Jokowi Menurut Tokoh dan Pengamat Ekonomi

wp-1517527574189..jpgHutang Pemerintah Jokowi Menurut Tokoh dan Pengamat Ekonomi

  • Pengamat ekonomi-politik Ichsanuddin Noorsy mengatakan, Bank Dunia telah menempatkan utang luar negeri Indonesia di level bahaya. Sebab, fluktuasinya sudah di atas 30 persen. Ichsanuddin mengatakan hal itu dalam dialektika demokrasi ‘Utang Luar Negeri untuk Siapa?” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/7/2017). Menurut Ichsanuddin, jika beban utang luar negeri suatu negara itu fluktuasinya mencapai 30 %, maka dalam level bahaya. Bank dunia menempatkan Indonesia pada level tersebut, dengan fluktuasi beban utang luar negeri sebesar 34,08%. “Dan, selama negara didekte oleh asing, maka Indonesia sampai 2040 tak akan mampu menghadapi kekuatan asing,” katanya. Negara-negara yang memberi pinjaman kepada Indonesia adalah: Singapura (58 M dollar AS), Jepang (31 M dollar AS), Belanda (11 M dollar AS), Amerika Serikat dan lain-lain.
  • Utang luar negeri pemerintah hingga akhir Februari lalu sudah mencapai Rp 4.754 triliun. Kondisi tersebut membuat Ketua DPR Bambang Soesatyo khawatir hal itu mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih di bawah 30 persen, lanjut Bambang, kurs rupiah yang mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat bisa berdampak terhadap APBN “Imbasnya ke pembayaran cicilan utang luar negeri yang makin membebani APBN,” ujarnya, Kamis (8/3/2018). Karena itu, politisi yang akrab disapa Bamsoet ini meminta Komisi XI DPR mengingatkan agar pemerintah tidak ‘ugal-ugalan’ dalam mengelola utang negara. Politikus berlatar pengusaha itu juga mengingatkan pemerintah untuk menggunakan dana hasil utang buat sektor-sektor produktif. “Sehingga mampu menghasilkan penerimaan negara,” harapnya.
  • Bank Indonesia (BI) melaporkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV 2017 mencapai 352,2 miliar dollar AS atau Rp 4.754 triliun, dengan acuan kurs Rupiah Rp 13.500 per USD. Angka tersebut tumbuh sebesar 10,1 persen secara tahunan (yoy). Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengingatkan, penggunaan utang harus terukur dan terencana.“Tata kelola utang harus dilakukan dengan baik, jangan sampai utang yang dilakukan sekarang bermasalah di kemudian hari. Selain itu, jangan sampai utang yang digunakan untuk membangun infrastruktur fisik, malah menjadi beban generasi mendatang,” ingat Taufik, ketika dihubungi wartawan, Rabu (28/2/2018). Politisi F-PAN itu menambahkan, pemerintah diminta tetap harus bijaksana dalam mengelola belanja dan utang. Pemerintah yang sedang berambisi untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, jangan kalap menumpuk utang dan menggantungkan sepenuhnya pembiayaan pembangunan dari sektor keuangan.“Saya melihat pemerintah dalam mengelola utang, keseimbangan primernya masih negatif. Sehingga, pemerintah menerbitkan utang baru untuk membayar bunga utang. Hal ini mengindasikan, pemerintah belum dapat menyelesaikan persoalan utang secara menyeluruh,” tandas Taufik. Diketahui dari rilis BI, perkembangan ULN terjadi baik di sektor publik maupun swasta. Peningkatan ULN terutama berasal dari utang pemerintah yang meningkat 29 persen dari 2016 sebesar 137,4 miliar AS menjadi 177,32 miliar AS. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya. Berdasarkan jangka waktu, struktur ULN Indonesia pada akhir kuartal IV 2017 terbilang aman. ULN tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,1 persen dari total ULN dan pada akhir kuartal IV 2017 tumbuh 8,5 persen (yoy) dan ULN berjangka pendek tumbuh 20,7 persen. Kalau dilihat lebih jauh, terangnya, peningkatan utang luar negeri tersebut didorong oleh kenaikan utang publik yakni pemerintah dan bank sentral sebesar 14 persen (yoy) dari 2016 menjadi 180,662 miliar dolar AS. Utang swasta atau korporasi, baik bank maupun non-bank, naik 6 persen menjadi 171,62 miliar dolar AS. Menurutnya, Kenaikan utang tersebut tak lepas dari kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, yang kejar tayang. “Kenaikan utang tersebut sudah pasti berdampak pada perekonomian nasional, dan lambat laun tentunya akan mengganggu daya dukung APBN,” tandas Politikus Gerindra itu saat dihubungi wartawan, Minggu (25/2/2018). Utang sudah pasti jadi beban APBN. Lebih-lebih setelah berakhirnya Program Pengampunan Pajak dan realisasi pendapatan pajak yang masih terus melenceng dari target. “Pemerintah rasanya akan makin sulit merealisasikan Penerimaan Negara yang lebih baik,” kata mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR itu.Di sisi lain, beban jatuh tempo pembayaran utang makin besar. Lebih-lebih utang tersebut didominasi ULN berjangka panjang. Tahun 2018 nanti beban utang mencapai Rp390 triliun. Tahun 2019 akan ada dikisaran Rp420 triliun. Kalau ditotal mencapai Rp810 triliun. Dengan demikian, kata dia, Ini akan terus jadi beban APBN. Belum lagi, gap antara realisasi pendapatan dan belanja masih belum bisa dipecahkan.  “Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh terlena dengan rasio utang yang disebut-sebut masih aman itu,” ujarnya. Kalau dilihat dari trennya, kata Heri, rasio utang terus mengalami kenaikan. Tahun 2014 sebesar 24,7 persen, tahun 2015 naik tajam ke 27,4 persen, lalu tahun 2016 menjadi 27,9 persen, tahun 2017 ada di angka 28,2 persen. Tahun 2018 diproyeksi bisa menyentuh angka 29 persen terhadap PDB. “Untuk diketahui, lebih dari 80 persen penerimaan Negara bersumber dari pajak. Sementara itu, realisasinya terus melenceng dari rencana. Tahun 2015, realisasinya hanya Rp1.285 triliun atau melenceng dari target APBN-P sebesar 1.489 triliun. Tahun 2016 juga melenceng dari target APBN-P TA 2016 sebesar Rp1.539,2 triliun,” pungkasnya Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengungkapkan, utang luar negeri Indonesia pada akhir triwulan IV 2017 tercatat USD 352,2 miliar atau tumbuh 10,1%. Jika mengacu kurs Rp 13.500 per USD, maka utang luar negeri Indonesia Rp 4.752 triliun
  • Direktur Program Centre for Ekonomic and Democracy Studies, Edy Mulyadi mengatakan bahwa utang Indonesia saat ini di rezim Jokowi sudah sangat menyedihkan. Sampai dengan Juli 2017 saja utang Indonesia menurut dia sudah mencapai Rp. 3.780 triliun. “Ini jumlah yang sangat besar, walaupun pemerintah mengatakan bahwa ini sangat aman dengan alasan patokan dari PDB kita,” demikian katanya, saat voa-islam.com diberikan kesempatan untuk mewawancarainya, belum lama ini di Jakarta. Dengan utang yang sungguh besar itu, menurutnya pemerintah dan warga seolah-olah dibuat lalai. “Kalau kita menghitung dengan PDB, itu tidak sahih betul. Orang itu kan memberikan utang dengan sebetulnya mempunyai harapan seberapa mampu kita mampu membayarnya. Pembayaran itu di antara lain dengan pajak dan dari ekspor kita,” ia menambahkan. Padahal pajak saat ini terus menunjukkan penurunannya. Naik sedikit, kemudian melandai. “Ini sangat berbahaya jumlah utang yang kita miliki. Jadi berulang kali pemerintah melalui Menkeu berutang untuk menambal APBN untuk itu kita perlu utang lagi untuk bangun infrastruktur. Itu tidak juga untuk bangun infrastruktur,” sambungnya. Dia menyebutkan bahwa ada setidaknya Rp. 486 triliun hanya untuk bayar utang dan 200 sekian triliun hanya untuk membayar bunganya saja. Yang kedua baru anggaran untuk pendidikan itu sekitar 200-an triliun. Infrastruktur justru yang ketiga. “Jadi kita ini sebetulnya berutang untuk bayar utang. Kalau Rhoma Irama punya lagu Gali Lobang Tutup Lobang, sekarang Gali Lobang Tutup Empang. Karena lobang kita ini sudah besar sekali. Jadi kita ini sudah masuk ke dalam fase yang disebut dengan jebakan utang. Sehingga kita akan terus bergelut dengan utang dan utang lagi,” tutupnya.
  • Pengamat media Ridlo Eisy mengatakan, banyaknya aset negara yang dijual karena digunakan untuk membayar hutang yang saat ini mencapai Rp3.500 – 3.800 triliun. Utang juga dilakukan pemerintah untuk membangun infrastruktur di berbagai daerah pedalaman. Namun jika pembangunan infrastruktur tersebut tidak sesuai dengan nilainya maka harus dikejar wartawan apa yang menjadi masalahnya. Oleh karena itu wartawan jangan terlalu percaya dengan angka – angka yang disodorkan  pemerintah. Pengamat politik Dr Musfihin Dahlan mengatakan, harus ada alasan yang sangat kuat dan harus dikemukakan secara transparan ke publik terkait adanya sejumlah aset negara yang bakal dijual. Apalagi jika aset yang dijual tersebut bersifat strategis seperti bandara dan pelabuhan. Oleh karenanya perlu menggalang bangkitnya kekuatan civil society termasuk media untuk mengawasi agar kekayaan negara tidak diobral oleh Menteri BUMN dan Menteri Keuangan “Khusus untuk aset negara yang bersifat strategis seperti bandara dan pelabuhan tidak boleh dijual bahkan sekalipun hanya dikelola asing. Karena aset tersebut ada kaitannya dengan keamanan negara. Penguasaan bandara ataupun pelabuhan menjadi simbol penguasaan sebuah wilayah atau negara,” kata Dr Musfihin Dahlan saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema “Asset Bangsa Kenapa Harus Diobral” yang digelar BARRI di Jakarta, Jumat (17/11/2017). Musfihin menuturkan, pengelolaan kekayaan negara harus diatur sesuai dengan Pasal 33 UUD 45 yang berbunyi, ayat 1 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat 2 cabang cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat 3 Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. “Intinya melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang atau seorang, secara monopoli, tidak dapat dibenarkan namun fakta saat ini berlaku didalam praktek usaha, bisnis dan investasi dalam bidang pengelolaan sumber daya alam sedikit banyak bertentangan dengan prinsip Pasal 33,” jelasnya. Musfihin menegaskan, pengelolaan kekayaan negara harus diatur dalam UU khusus yang harusnya juga segera diterbitkan. Hal itu dilakukan agar ketika berganti pemerintahan maka tidak berganti kebijakan sehingga kekayaan negara tersebut tidak dikelola semaunya oleh Presiden. Ia menduga dalam pengelolaan kekayaan negara saat ini ada pola permainan untuk kepentingan politik terutama terkait mahalnya biaya pemilu. “Pesimistis masa depan bangsa kalau keadaan seperti ini. BUMN yang harusnya menjadi sokoguru perekonomian juga begitu. Sememtara swasta yang melakukan manuver Seperti Sinar Mas yang mendapatkan perpanjangan hak guna hutan sebanyak 1,2 juta seluas pulau Bali. Sinar Mas mengakuisisi 2,5 juta hektar,” jelasnya.
  • Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai pemerintah harus berhati-hati dalam menggunakan dana pinjaman utang dari Asia Development Bank (ADB). Menurut dia, pinjaman utang tersebut harus bisa digunakan untuk meningkatkan produktifitas. “Sebenarnya utang itu bukan hal haram, utang itu boleh dengan catatan utang itu untuk produktif. Yang jadi persoalan dari rezim Pak Jokowi atau sebelumnya tidak ada perbedaan, dimana utang meningkat tapi produktifitas nasional menurun,” ujar Enny saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Minggu (14/2). Enny mengatakan, pemerintah perlu memutar otak agar bisa menciptakan terobosan dalam memprioritaskan pinjaman utang guna meningkatkan produktifitas. “Sekarang bisa tidak pemerintah memaparkan kepada rakyat bahea utang yang ditawarkan ADB itu akan digunakan untuk apa? Kalau misalnya BUMN yang menerima utang itu dan akan berdampak pada permintaan lapangan kerja segera tentu rakyat masih bisa menerima pak Jokowi meminjam hutang,” kata Enny. “Dengan catatan itu benar-benar transparan dananya digunakan untuk apa dan tidak ada dominasi kepentingan politik. Bukan semata beralasan pembangunan infrastruktur semata,” tambah dia. Untuk itu, lanjut Enny, pemerintah diminta fokus dalam penggunaan dana pinjaman dari luar negeri. Alasannya, Indonesia terus dibayangi maraknya ancaman gejolak ekonomi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Titik krusial utang itu bukan di besarannya, tapi bagaimana utang itu berdampak pada produktifitas nasional,” pungkas dia. Asian Development Bank (ADB) kembali memberikan pinjaman USD 10 miliar atau setara Rp 135 triliun hingga lima tahun ke depan. Kesepakatan tersebut didapat usai Presiden ADB Takehiko Nakao mengunjungi Presiden Joko Widodo di Istana Negara, hari ini.

wp-1521129000768..jpgwp-1520756923903..jpg

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s