Penyebab Merosotnya Indeks Demokrasi Dalam Era Jokowi

Dalam Era Jokowi JK Indeks Demokrasi Terus Merosot, Inilah Penyebabnya

Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut indeks demokrasi Indonesia pada 2014 berada pada angka 73,04; pada 2015 di angka 72,82, dan 2016 di angka 70,09. “Ada tiga aspek, kebebasan sipil, hak politik, dan bekerjanya lembaga demokrasi, adanya penurunan demokritisasi. Menkopolkam menganggap hal ini terjadi bukan karena kinerja pemerintah tetapi karena kondisi salam masyarakat sendiri.

Inilah penyebab Merosotnya Indeks Demokrasi Dalam Pemerintahan Jokowi

  • Turunnya ketiga aspek itu terlihat dari adanya upaya pemerintah melarang kebebasan berkumpul yang dijamin konstitusi. Ia mencontohkan, aksi bela Islam yang sempat dilarang karena hendak dilakukan di jalan protokol. Padahal, saat itu mereka menuntut penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang saat itu menjabat Gubernur DKI Jakarta .
  • Saat sekelompok masyarakat luas melakukan aksi berkumpul dan melakukan aksi nela Islam dianggap sebagai anti toleransi, anti NKRI bahkan dituduh makar. Padahal sampai saat ini tuduhan makar terhadap Sri bIntang Pamungkas, Putri Bung Karno dan kawan kawan tampaknya hanya sebagai Shock Therapy dari penegak hukum dan pemerintah. Karena sampai saat ini berbagai kasus itu tidak pernah sampai ke meja hijau.
  • Dalam aspek hak politik, angkanya menurun karena turunnya partisipasi masyarakat yang mengkritisi pemerintah. Reaksi massa dan politikus saat pemerintahan Presiden keenam RI Soesilo Bambang Yudhoyono sangat tinggi dan dengan emosi yang lebih tenggi. Seperti halnya menaikkan harga bahan bakar minyak. Politikus dan masyarakat saat itu bergerak untuk menolak kebijakan. Di era ini, ada semacam hegemoni media seolah kenaikan BBM ini sesuatu yang harus dilakukan. Padahal hak masyarakat diabaikan.
  • Saat ini seperti yang diungkapkan Prof DR Dien Syamsudin terdapat kekuatan besar dan uang yang sangat besar yang telah mengusai parpol, ormas, pemerintahan dan berbagai institusi lainnya. Analisa tersebut secara tidak langsung telah menurunkan daya kritis politikus, rakyat dan bernagai tokoh menjadi mandul. Hal ini dapat dilihat bahwa hanya berbagai gelintir politikus yang bersuara kritis terhadap pemerintah.
  • Perbedaan yang lain saat ini oposisi pemerintah Jokowi berbeda dengan zaman SBY. Dalam pemerintahan SBY oposisi pemerintah khususnya politisi PDIP sangat keras bahkan gerakan interpelasi, impeachment dan langkah politik lainnya adalah hal yang selalu muncul setiap saat. Tetapi saat jni pihak parpol yang tidak berkuasa khususnya Demokrast dan Gerindra sangat santun dan halus. Bahkan kedua pimpinan patpolbtrsebut SBY dan Prabowo selalu dengan legowo mengatakan pada kadernya untuk memberi kesempatan pemerintah sekarang unyuk melanjutkan pemerintahannya. Hal jni dapat dilihat perdebatan antara politikus oposisi dan politikus parpol pendukung lemerintah tidak sesering dan seheboh dalam pemerintahan SBY.
  • Para pengamat menganggap terdapat intervensi kuat dari pemerintah dalam sistem berdemokrasi dan berpolitik. Seolah-olah ada tekanan kuat agar partai politik mendukung pemerintah dengan segala instrumen yang ada. Salah satunya instrumen hukum. Kasus kisruhnyan3 parpol besar seperti yang dalam pengadilan hukum dimenangkan tetapi dalam pelaksanaannya dihambat eksekusi hukumnya.
  • Menyandera hukum lawan politik. Ada politisi yang awalnya menolak kebijakan pemerintah. Lalu dikriminalisasi. Sekarang berbalik dukung pemerintah. Bahkan ada beberapa ketua parpol yang disinyalir mempunya kasus hukum akhirnya berbalik mendukung pemerintah hingga saat ini kasus hukumnya tidak terdengar lagi
  • Terciderainya demokrasi salah satunya terlihat dari dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terkait organisasi masyarakat. Dalam Nawacita, Jokowi menjamin rasa aman masyarakat dari segi kebebasan berkelompok dan berpendapat. Namun, Perppu Ormas dengan dalih apapun menunjukkan sebaliknya. “Lahirnya Perppu ormas menunjukkan rasa aman publik terancam, menciderai demokrasi, mencederai negara hukum,” demikian ungkap pengamat. Konteoversi ada dan tidak adanya kegentingan pemerintah untuk merancang Perppu tersebut masih banyak diperdebatkan Isi peraturan tersebut dianggap menegasikan pengadilan dan memberi subjektivitas pemerintah untuk menindak ormas tertentu tanpa lewat jalur hukum.

Sumber : Replubika

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s