Keanehan dan Misteri Jokowi Tidak Mau Menandatangani UU MD3 padahal Sebelumnya Dibahas Pemerintah dan DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan menandatangani UU MD3. Jokowi tak menandatangani UU MD3 dengan alasannya ada keresahan di masyarakat. “Kenapa tidak saya tanda tangani? Saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat,” ujar Jokowi kepada wartawan di Alun-alun Kota Serang, Banten, Rabu (14/3) kemarin. Padahal, sebelumnya pembahasan UU MD3 telah melibatkan pembahasan dengan pemerintah dan DPR berkali kali dan berlangsung lama. Saat gejolak rakyat menolak itu menggemuruh di seluruh Indonesia Jokowi tidak mau menandatangani UU MD3. Menurut para pengamat politik saat ini Jokowi tampaknya terkesan hendak cuci tangan dengan tidak menandatangani Undang undang tersebut padahal sebelumnya dibahas dengan pemerintah bersama DPR. Hal ini merupakan

Keanehan dan Misteri Jokowi Tidak Mau Menandatangani UU MD3 padahal Sebelumnya Dibahas Pemerintah dan DPR

  • Beberapa pengamat melihat keanehan dan misteri hingga Menterinya tidak melaporkan pembahasan Undang Undang kontroversi yang sangat penting itu pada presiden. Padahal pembahasan itu melibatkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mewakili presiden di DPR. Beberapa spekualsi berkembang bahwa terdapat 2 kemungkinan ada yang tidak berkata benar bahwa menteri sudah melapor ke Presiden atau memang benar menterinya tidak melaporkan
  • Bila kemungkinan yang dikatakan Jokowi benar adanya hal ini untuk kesekian kalinya menunjukkan buruknya koordinasi presiden dan menterinya. Hal ini mengingatkan publik sebelumnya banyak miskomunikasi antara presiden dan menterinya terjadi kembali. Bayangkan undang undang yang begitu penting bagi rakyat menteri tidak melaporkan secara lengkap dan presiden tidak menanyakan secara detil. Saat ini kualitas koordinasi Jokowi dengan Menteri Yasonna disorot banyak pihak sebagai koordinasi pemetintahan yang sangat buruk. Barangkali ke depan perlu koordinasi jauh lebih intens, lebih matang, sehingga manakala Menkum HAM mewakili Presiden betul-betul sesuai dengan ide dan keinginan dan cita-cita dari Presiden,” kata demikiam kata wakil ketua DPR Agus di Komplek Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2018). Menurut Agus harusnya koordinasi antara Jokowi dan Yasonna tuntas sebelum paripurna MD3. Sehingga, Yasona bisa menyampaikan keinginan pemerintah dengan baik. “Menkum HAM datang ke DPR dalam rangka mewakili pemerintah dalam hal ini mewakili Presiden. Sehingga koordinasi sebelumnya harus betul-betul tuntas tentang apa yang harus dilaksanakan dalam rapat paripurna,” ujarnya.
  • Bila memang benar pembahasan MD3 antara pemerintah dan DPR tidak dilaporkan presiden seharusnya presiden bisa melihat perdebatan dan kontroversi undang undang itu secara terbuka diungkapkan diberbagai media dan media sosial. Apakah selama ini presiden tidak membaca suara rakyat sebelum sisahkan bersama antara presiden dan DPR di media telebisi, media sosial dan berbagai media lainnya secara gamblang dma lengkap. Padahal saat ini presiden terkenal cermat untuk membaca dan mengamati para nitizien yang mengkritisinya baik dengan fakta, hoax atau hate speech di media dan media sosial.
  • Bila memang benar menteri tidak melaporkan masalah penting ke presiden maka hal ini merupakan kesalahan terbesar seorang menteri. Bayangkan seorang menteri yang berlatar belakang politik atau kekuatan politik besar tertentu bisa berseberangan dengan presidennya dan bisa menentukan dan menyetujui undang undang tanpa sepengetahuan dan tanpa sepertujuan presidennya. Hal ini adalah merupakan presedn terburuk bagi sistem pemerintahan saat ini.
  • Keanehan lainnya saat Menteri Yasona Lauli tidak melaporkan ke presiden tetapi presiden tidak menegurnya sama sekali. Dalam pernyataannya menteri Yasona tidak ditegur dan dimarah presiden saat tidak melaporkan pada presiden. Padahal hal penting yang tidak dilapirkan itu sangat penting sekali demi kepentingan hukum dan demokrasi Indonesia.
  • Keanehan lainnya pengamat politik mengatakan kalau Jokowi tidak setuju dan berniat baik dan tulus mendukung keresahan rakyat menolak Undang Undang MD3 seharusnya Jokowi bukan sekedar tidak menandatangani tetapi seharusnya mengeluarkan Perppu untuk menggantikan UU MD3.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s