Opini Tokoh Indonesia Tentang Keanehan dan Misteri Tidak Ditandatanganinya Undang Undang MD3 Oleh Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk tidak menandatangani Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sampai pada hari ke-30 sejak disahkan oleh DPR. Meski begitu, Jokowi mempersilakan siapa saja untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika masih dirasa ada yang belum sesuai dengan hati nurani. Sejumlah pasal dalam UU MD3 mendapat penolakan dari publik karena dinilai membuat DPR imun dan antrikritik. Pasal-pasal tersebut di antaranya pemanggilan terhadap orang, kelompok, ataupun badan hukum yang menghina atau merendahkan kehormatan DPR melalui kepolisian hingga hak imunitas bagi anggota DPR yang dinilai banyak pihak berlebihan. Tidak ditanda tanganinya Undang undang kontroversial tersebut menimbulkan misteri dan keanehan karena undang undang tersebut sudah dibahas dan disetujui bersama antara DPR dan pemerintah. Misterindan keanehan tersebut menimbulkan berbagai polemik dan konteoversi di antara tokoh masyarakat.

Pimpinan DPR, Koordinasi presiden dan mentri disorot

  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan menandatangani UU MD3. Padahal, pembahasan UU MD3 sebelumnya juga melibatkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Kini kualitas koordinasi Jokowi dengan Menteri Yasonna disorot. “Barangkali ke depan perlu koordinasi jauh lebih intens, lebih matang, sehingga manakala Menkum HAM mewakili Presiden betul-betul sesuai dengan ide dan keinginan dan cita-cita dari Presiden,” kata Agus di Komplek Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2018).
  • Menurut Agus harusnya koordinasi antara Jokowi dan Yasonna tuntas sebelum paripurna MD3. Sehingga, Yasonna bisa menyampaikan keinginan pemerintah dengan baik.
  • “Menkum HAM datang ke DPR dalam rangka mewakili pemerintah dalam hal ini mewakili Presiden. Sehingga koordinasi sebelumnya harus betul-betul tuntas tentang apa yang harus dilaksanakan dalam rapat paripurna,” ujarnya.
  • “Barangkali ke depan perlu koordinasi jauh lebih intens, lebih matang, sehingga manakala Menkum HAM mewakili Presiden betul-betul sesuai dengan ide dan keinginan dan cita-cita dari Presiden,” kata Agus di Komplek Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2018).
  • Menurut Agus harusnya koordinasi antara Jokowi dan Yasonna tuntas sebelum paripurna MD3. Sehingga, Yasonna bisa menyampaikan keinginan pemerintah dengan baik.
  • “Menkum HAM datang ke DPR dalam rangka mewakili pemerintah dalam hal ini mewakili Presiden. Sehingga koordinasi sebelumnya harus betul-betul tuntas tentang apa yang harus dilaksanakan dalam rapat paripurna,” ujarnya.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, lakon Drama Politik Tidak bagus

  • Lakon drama politik Jokowi pun dinilai tidak bagus dengan diambilnya keputusan tersebut.
  • Tak hanya itu, Jokowi pun dipandang telah menganggap seolah publik tak paham dengan mekanisme penyusunan UU MD3. “Bagi Saya adalah laku drama politik yang jelek banget. Beliau justru memilih bermain drama yang bagi saya jelek banget dan cenderung menghina nalar publik dan bersikap politicking seolah publik tidak paham Proses penyusunan Undang-Undang,” kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis (15/3/2018).
  • Dahnil juga memandang saran Jokowi tidak solutif dengan mempersilakan pihak manapun dapat mengajukan gugatan ke MK. Sebab, menurutnya publik akan secara otomatis melakukan hal itu. “Himbauan agar publik melakukan gugatan Ke MK, tanpa diminta pun publik pasti melakukan itu. Namun sikap Pak Jokowi sama sekali tidak mencerminkan sikap negarawan yang berani bertanggungjawab dan mencari solusi.
  • Padahal bisa saja, beliau tidak bersepakat kemudian karena ada ancaman serius terhadap demokrasi terkait pasal-pasal di UU MD3 beliau mengeluarkan Perppu. Nah itu agaknya sikap terang dan tegas menyelamatkan demokrasi. Tapi ternyata itu tidak menjadi pilihan Pak Jokowi,” ujarnya. Sebelumnya diberitakan, Jokowi tidak memberi solusi untuk menggagalkan UU MD3 yang kontroversial meski menolak menekennya. Presiden juga tidak ingin menerbitkan perppu. “Kenapa tidak dikeluarkan perppu? Ya sama saja. Perppu itu kan kalau sudah jadi kan harus disetujui oleh DPR. Gitu loh. Masak pada nggak ngerti,” ujar Jokowi.
  • “Bagi Saya adalah laku drama politik yang jelek banget. Beliau justru memilih bermain drama yang bagi saya jelek banget dan cenderung menghina nalar publik dan bersikap politicking seolah publik tidak paham Proses penyusunan Undang-Undang,” kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis (15/3/2018).
  • Dahnil juga memandang saran Jokowi tidak solutif dengan mempersilakan pihak manapun dapat mengajukan gugatan ke MK. Sebab, menurutnya publik akan secara otomatis melakukan hal itu. “Himbauan agar publik melakukan gugatan Ke MK, tanpa diminta pun publik pasti melakukan itu. Namun sikap Pak Jokowi sama sekali tidak mencerminkan sikap negarawan yang berani bertanggungjawab dan mencari solusi.
  • Padahal bisa saja, beliau tidak bersepakat kemudian karena ada ancaman serius terhadap demokrasi terkait pasal-pasal di UU MD3 beliau mengeluarkan Perppu. Nah itu agaknya sikap terang dan tegas menyelamatkan demokrasi. Tapi ternyata itu tidak menjadi pilihan Pak Jokowi,” ujarnya. Sebelumnya diberitakan, Jokowi tidak memberi solusi untuk menggagalkan UU MD3 yang kontroversial meski menolak menekennya. Presiden juga tidak ingin menerbitkan perppu. “Kenapa tidak dikeluarkan perppu? Ya sama saja. Perppu itu kan kalau sudah jadi kan harus disetujui oleh DPR. Gitu loh. Masak pada nggak ngerti,” ujar Jokowi.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s