Rocky Gerung: Penguasa Gunakan Pancasila Sebagai Ideologi Pembungkam Kritik

Rocky Gerung: Penguasa Gunakan Pancasila Sebagai Ideologi Pembungkam Kritik

Rocky Gerung dalam diskusi Reboan di Indonesia Democracy Monitor (Indemo), di Jl Lautze 62 C, Jakarta Pusat, Rabu (7/6) memaparkan Pancasila sebagai sekedar “tools of politics” dan lebih parah lagi sebagai pembatas antara “kami yang pluralis” dan “mereka yang fundamentalis”. Karena semua dianggap sudah ada jawabannya melalui Pancasila, tandas Rocky, maka siapapun penguasa memperlakukan Pancasila untuk “turun tangan” mengatasi segala macam jenis penyakit. Akibatnya bangsa ini kehilangan kemampuan dalam memproduksi gagasan. “Tetapi realisasi dari “turun tangan” itu pernah justru sangat menyakitkan: Orde Baru sangat ringan tangan menghukum oposisi dengan Pancasila,” lanjut Rocky.

Di sini Pancasila, papar Rocky, hanya dipraktekkan sebagai ideologi pembungkam kritik ketimbang sebagai pembuka dialog. Bahkan pascareformasi ideologi ini terasa atavistis, karena klaim Soekarnoistiknya begitu tampil dominan. “Bahkan kini Pancasila diperlakukan sebagai garis batas antara pendukung rezim dan pengkritiknya. Bahkan pengertiannya diperluas menjadi penentu, siapa yang pluralis dan siapa yang fundamentalis. Pancasila dijadikan alat ukur politik. Alat ukur yang kaku bagi kebhinnekaan,” kritiknya.

Sekarang ini kritik terhadap rezim, lanjut Rocky, dianggap sebagai ancaman terhadap kebhinnekaan. Karena baik secara terbuka atau terselubung, ada psikologi lama yang kini diedarkan lagi di masyarakat, bahwa pengkritik rezim identik anti keberagaman, juncto Pancasila. “Psikologi ini tumbuh dari arogansi yang memandang kritik kepada rezim sebagai ancaman pada kebhinnekaan,” tuturnya.

Di sinilah Rocky melihat bahwa Pancasila justru menjadi pembelah masyarakat karena kalkulasi politik yang terbalik di Ibukota.

“Intelektualisasi bahkan diperlihatkan untuk menebalkan batas antara pendukung dan pengritik rezim. Dibungkus dengan slogan-slogan teoritis, Pancasila dijadikan alat “fit and proper test” kebhinnekaan. Suatu metode naif dalam berpolitik,” kecam Rocky.

Di era Orde Baru, terang Rocky, teknik ini dipraktekkan dengan bantuan kaum intelektual yang dikendalikan oleh negara. “Sekarang teknik ini justru dikerjakan oleh elemen-elemen masyarakat sipil yang juga terpelajar yang panik terjadap gejala delegitimasi rezim,” ujarnya.

Gejala itu disebut Rocky yang juga dosen filsafat politik UI itu sebagai voluntarisme kekanak-kanakan karena mereka memang gugup dan gagap melihat kapasitas rezim yang ternyata tidak cukup “fit and proper”.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s