Pengajian Politik Di Masjid Mengapa Ditakuti ? Tidak Ada Hukum Yang Dilanggar

Pengajian Politik Di Masjid Mengapa Diyakuti ? Tidak Ada Hukum Yang Dilanggar

Saat ini fungsi masjid dianggap semakin terdegradasi karena hanya digunakan aktivitas ibadah ternyata menjadi keprihatinan berbagai ulama dan tokoh masyarakat di Indonesia. Apalagi saat ini ada upaya sistematis sama seperti yang terjadi di jaman Belanda bahwa masjid dikondisikan hanya untuk ibadah bukan yang lain. Upaya itu dituding dilakukan pihak tertentu untuk meredam aspirasi politik dan kebangkitan umat Islam Indonesia baik di jaman Belanda hingga zaman modern ini. Semakim ditekan semakin memyebar. Bahkan saat ini kuliah subuh para dai dan ulama mulai bermunculan kuliah politik yang santun dan tidak partisan

Karena itu, mantan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Ridwan, sejumlah ulama dan tokoh masyarakat berupaya menghidupkan kembali fungsi masjid seperti masa Rasulullah sebagai basis kajian politik masyakat Islam. Upaya itu ditandai dengan berdirinya Pengajian Politik Islam (PPI) di masjid Al Azhar di tahun 2012 semakin memuncak beberapa tahun terakhir ini. Gerakan pengajian politik Islampun mulai tersebar di seluruh masjid Indonesia.

Pengajian politik Islam yang berbasis di masjid ini didasari atas semakin sempitnya fungsi masjid di masyarakat. Sedangkan, di sisi lain, kesadaran partisipasi politik umat Islam kian melemah karena dihantam berbagai isu negatif tentang buruknya politik Islam. Politik Islam yang seharusnya penuh kedamaian dan rahmat bagi semua umat di Indonesia, dikonotasikan negatif. Politik Islam selalu dituding pihak tertentu sebagai penyebab perpecahan bangsa, anti NKRI, anti Pancasila, radikalisme, korupsi, antikebinekaan dan konotasi menyeramkan lainnya.

Akibatnya, setiap perjuangan politik umat Islam menjadi lemah dan kurang diperhitungkan di kancah politik lokal dan nasional. Bila dipahami dengan baik sebenarnya pengajian politik Islam yang berbasis di masjid ini adalah upaya untuk memberikan pemahaman politik Islam yang benar kepada umat.

Tujuan pengajian politik Islam di masjid ini bukan untuk mengarahkan umat ke salah satu kelompok dan partai politik tertentu. Namun, pemahaman politik yang disampaikan ini bertujuan untuk menyatukan pandangan akan pentingnya umat Islam berpartisipasi memilih partai politik dan calon pemimpin yang benar sesuai anjuran Alquran dan hadis.

Pengajian politik diharapkan tidak mempermasalahkan perbedaan mazhab, kelompok, parpol, dan ormas. Tapi, bertujuan menyatukan kesadaran politik umat Islam dalam bernegara yang bermoral, damai, saling menghormati atau melindungi serta menjunjung tinggi kebersamaan NKRI.

Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) KH Syuhada Bahri mengungkapkan, masjid sebagai tempat ibadah umat Islam harus tetap menjaga netralitasnya dari kepentingan politik praktis. Tetapi upaya beberapa ulama dan tokoh masyarakat yang ingin mengembalikan fungsi masjid tidak sebagai tempat ibadah semata suatu langkah baik dan harus didukung.

Selain tempat beribadah masjid harus bisa memberikan solusi kehidupan umat, mulai dari masalah keagamaan, pendidikan, ekonomi, budaya, sosial hingga politik. Fungsi masjid menjadi lebih luas seperti yang diteladankan Nabi Muhammad SAW. Masjid pun berfungsi sebagai madrasah yang mencerdaskan masyarakat. Posisi seperti ini sangat rentan disalahgunakan oleh kau politisi. Karena itu, ia tetap mengingatkan masjid tetap harus netral dari kampanye politik praktis agar tidak mencederai umat Islam secara luas.

Para ulama dan cendikiawan muslim akan terus membangun kesadaran bersama di kalangan umat Islam pentingnya persatuan dalam politik dan ekonomi bagi pembangunan bangsa dalam bentuk pengajian umum di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan bagi setiap pengajian adalah memunculkan kesadaran bersama umat Islam untuk bersatu membangun bangsa dalam bidang politik dan ekonomi.

Gus Sholah seorang tokoh besar NU yang juga adik Gus Dur dalam kegiatan pengajian politik Islam yang di selenggarakan di Masjid Habibi Katang Sukorejo, Gampengrejo, Kediri pada Jum’at kemarin (03/04) mengatakan bahwa pemahaman politik Islam perlu dikaji terlebih dalam. Karena pemahaman sempit dengan mengatakan bahwa politik Islam adalah politik sebagai wahana untuk mendirikan negara Islam. Menurut Gus Solah politik adalah wahana untuk membangun negara yang beragama Islam, bukan negara Islam.

Berbeda dengan ulama dan para tokoh agama Islam lainnya. Presiden Joko Widodo saat meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (24/3/2017), seperti dikutip Antara meminta semua pihak agar memisahkan persoalan politik dan agama.

Tetapi perbedaan pendapat itu seminggu setelah itu segera diperbaiki oleh ulama yang saat ini semakin dekat dengan Jokowi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin mengatakan, secara garis besar, politik dan agama tak bisa dipisahkan. Agama dan politik menurutnya justru bisa saling menopang.

Ia mencontohkan upaya islam moderat seperti PBNU menyelesaikan soal Islam dan Pancasila serta hubungan antara Muslim dan non-Muslim. “Itu semua diberi landasan-landasan keagamaan. Sebenarnya antara politik dan agama saling menopang,” kata Ma’ruf seperti yang dilansir usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (30/3).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s